Buletin SADAR Edisi: 303 Tahun VI - 2010, POLITIK NEOLIBERALISME SBY: MENAIKKAN SMI, MERANGKUL ICAL

Oleh : Beno Widodo*

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dari Menteri Keuangan untuk menerima tawaran menjadi Direktur Operasional-Bank Dunia menimbulkan kontroversi. Ada banyak suara protes, tetapi juga tidak sedikit yang menyatakan dukungannya. Tentu dengan berbagai dalih masing-masing.

Namun yang perlu dilihat lebih mendalam dalam naikknya SMI ke Bank Dunia adalah apakah negara ini mendapatkan keuntungan? Soal kemandirian bangsa ini yang terancam? Lalu, bagaimana kelanjutan pemberantasan korupsi di negeri ini karena SMI masih menyimpan dan terkait di dalamnya? Setelah kenaikan SMI ke Bank Dunia maka telah merubah konstelasi politik nasional, siapa yang diuntungkan?

Kemandirian Bangsa
Dalam sebuah pemberitaan di surat kabar, Burhanudin Muhtadi pernah mengatakan bahwa Bank Dunia melamar SMI sudah setahun yang lalu dan dijawab oleh SBY saat itu bahwa SMI masih dibutuhkan oleh Indonesia. Berita tersebut dikuatkan oleh Wimar Witoelar. Nah, kejadian dimana SMI diminta menjadi Direktur Operasional-Bank Dunia adalah permintaan SBY kepada Robert Zoelick (Presiden Bank Dunia), begitu berita tersebut dirillis.

Bila proses itu yang terjadi maka sungguh patut dipertanyakan motif SBY. Ini berkaitan dengan tugas SMI di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan proses pembongkaran kasus korupsi Bank Century serta mafia pajak. Motif yang paling sederhana adalah mencoba membuang sedikit kerikil dalam KIB II yang bisa menyasar ke SBY, karena bagaimanapun kasus Century sudah menggulir liar dan mengarah pada menyatakan pendapat dari anggota DPR.

Namun bila yang terjadi adalah Bank Dunia yang meminta kepada SBY melepas SMI, ini berarti sebuah intervensi Bank Dunia kepada otoritas Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bagaimanapun Bank Dunia tidak sembarangan dalam menarik orang untuk duduk mengurusi institusi finansial internasional tersebut. Kecendurangan proses kedua ini bisa bernilai politik dan ekonomi yang sangat tinggi, yakni Bank Dunia berharap bisa memaksakan program-programnya ke Indonesia melalui SMI. Seperti sudah menjadi rahasia umum, bahwa krisis ekonomi kapitalisme akhir 2008 akan berbuntut panjang dan salah satu proses pemulihannya adalah penataan kembali sistem perbankan di semua negara dan dunia. Persis di titik inilah SMI akan berperan.


Cederanya Proses Pemberantasan Korupsi
Sekelumit proses naiknya SMI menuju Bank Dunia, sebenarnya tidak akan heboh bila di dalam negeri Indonesia sedang tidak terjadi proses besar “membongkar mafia korupsi” yang secara langsung maupun tidak, telah menyeret SMI. Di tengah kasus Century yang semakin mendorong KPK memanggil Wapres Boediono dan SMI ketika anggota DPR menggunakan hak menyatakan pendapat, dengan mudahnya SBY melepas SMI ke Bank Dunia. Padahal SBY memahami proses pemeriksaan dan pemberantasan korupsi belumlah benar-benar selesai. Dan pemberantasan korupsi menjadi agenda besar bagi pemerintahan SBY sejak kampanye. Maka “restu” dari SBY kepada SMI menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi hanya diperuntukkan bagi lawan politiknya.

Sesungguhnya ini menjadi cidera sangat parah bagi proses pemberantasan korupsi dan bisa menjadi contoh ke depan, bila ada pejabat yang tersangkut korupsi bisa dinaikkan ke tingkat internasional untuk menyelamatkannya. Atau bila ada pejabat daerah tersangkut kasus korupsi bisa dinaikkan jabatannya pada posisi strategis di tingkat nasional.

Konstelasi Politik Menyelamatkan SBY
Dengan hengkangnya SMI ke Bank Dunia, maka ada kekosongan menteri keuangan. Dan pada kenyataannya, tidak sekedar hanya mengganti menteri keuangan atau menutup proses-proses pemberantasan korupsi, dengan mata telanjang telah terjadi penataan konstelasi politik. Bila sebelumnya kelompok koalisi banyak yang ikut “menembak SBY melalui kasus Century,” dalam hal ini Golkar dan PKS, maka dengan kosongnya kursi Menkeu, situasi ini dimanfaatkan dengan baik untuk merapikan dan merapatkan koalisi pendukung SBY..

Fakta ini diperkuat dengan diberinya jabatan khusus kepada Aburizal Bakri (Ical) yang merupakan Ketua Umum Golkar, sebagai Ketua Dewan Harian Koalisi. Ia memiliki kewenangan memanggil menteri dan mengendalikan koalisi. Sesuatu kekuasaan yang cukup besar di bawah presiden dan setara dengan wakil presiden. Ironisnya setelah mendapat jabatan tersebut, pendapat partai golkar berubah drastis dan menjadi lembek terhadap penuntasan kasus Century. Dengan demikian serangan kepada SBY pun menjadi berkurang kekuatannya, karena Golkar memiliki suara signifikan di parlemen.

Dengan demikian, maka sudah jelas alur dari naik jenjangnya SMI ke Bank Dunia dan rangkulan SBY kepada Ical bersama Golkarnya sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan SBY sendiri dari rongrongan. Tentu mahal harganya bagi rakyat. Penuntasan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo akan semakin rumit. Penuntasan kasus Century semakin buram baik bagi nasabahnya maupun masyarakat dan rasa keadilan serta kasus korupsi lainnya. Kalau sudah begini rakyat mau di bawa kemana?

Pemerintah, sejak kepergian Sri Mulyani, mulai menganggap sepi persoalan. Kepergiannya tetap menyisakan ketidakpercayaan rakyat terhadap berbagai kasus korupsi yang datang silih berganti di negeri ini. Berita SMI dan kucuran dana talangan Century, dengan angka 6,7 triliun mulai menguap. Kini, beberapa pejabat di bawah kepemimpinan SBY sudah mengatakan kalau talangan dana Century tidak merugikan negara. Hendarman Supandji, seorang Jaksa Agung dalam KIB II, secara terbuka menyatakannya.

Kalau saja direnung-renungkan sejenak, bisakah kita menyebut kalau kepergian SMI sebenarnya adalah upaya SBY menyelamatkan dirinya?


* Penulis adalah Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

 

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment