Bulletin SADAR Edisi: 275 Tahun VI - 2010, LIMA TAHUN SERATUS HARI REZIM NEOLIB BERKUASA

Oleh Hadi Purnomo *

Tanggal 28 Januari 2010, tepat 5 tahun 100 hari rezim Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, namun sampai hari ini tanda-tanda kesejahteraan bagi rakyat sebagai modal kampanye belum terwujud. Yang terjadi justru di setiap momentum politik seperti pelantikan presiden dan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono digunakan rakyat untuk turun ke jalan memprotes kebijakan presiden yang belum menyentuh ke akar permasalahan. Aksi-aksi demonstrasi semakin hari semakin panas hingga sampai bergulir wacana atau desakan tentang pemakzulan presiden.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden yang menjabat untuk periode kedua kali setelah dinyatakan mengumpulkan 60% suara pada Pemilu 2009.dengan sekali putaran. Kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang pemilu dan propaganda keberhasilan memberantas korupsi telah berhasil melambungkan nama SBY kembali, ditambah politik pencitraan yang telah sukses memperdaya hati rakyat untuk memilihnya kembali.

Seiring perjalanan SBY pada periode ke-2 ini, satu demi satu kedok dari politik pencitraan SBY sudah mulai terbongkar. Munculnya kasus “Cicak Vs Buaya” mengawali ketidakpercayaan rakyat atas keberhasilan dan keseriusan pemerintahan SBY dalam memberantas korupsi seperti apa yang telah dikampanyekan kubu Demokrat dalam Pemilu 2009.

Konflik di seputar hukum dan keadilan pun tidak selesai sampai di situ. Kasus Century pun mencuat kembali dan tiba-tiba seperti ledakan hebat yang sekali lagi menurunkan popularitas SBY. Kasus dana talangan dari BI sebesar 6,7 triliun untuk penyehatan Bank Century yang kolaps dipertanyakan. Ada dugaan korupsi yang melibatkan Boediono dan Sri Mulyani selaku pejabat terkait pengambil kebijakan waktu itu. Munculnya dugaan dana talangan Bank Century masuk ke pundit-pundi Demokrat sebagai modal dalam pemenangan pemilu menguat selaras dengan berkembangnya dugaan korupsi atas dana talangan bank ini yang melibatkan SBY. Dan akhirnya direspon oleh DPR untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini.

Selain permasalahan hukum, kondisi Indonesia sampai dengan 5 tahun 100 harinya rezim neolib SBY tidaklah lebih baik dari sebelumnya, malah semakin memperburuk situasi dan kecenderungan kondisinya akan semakin memberatkan rakyat. Program-program rezim masih mencerminkan penghambaannya pada kekuatan modal-modal asing. Persoalan-persoalan rakyat masih ditumpukkan pada kekuatan kelas pemodal dengan dasar bahwa tata masyarakat yang sejahtera akan mampu dijawab oleh aktivitas-aktivitas modal seperti tingkat investasi yang tinggi. Tentunya dengan salah satu harapan dari banyak harapan lainnya yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal itulah yang menjadi dasar dari penetapan. National Summit yang merupakan agenda besar yang diadakan pemerintah sebagai upaya dalam menjawab persoalan-persoalan negara terutama persoalan ekonomi setelah dihantam oleh dampak krisis global di pertengahan tahun 2008. Pada prinsipnya National Summit berangkat dari road map yang dibuat oleh Kamar Dagang dan Industry Indonesia (Kadin). Bahwa seluruh agenda pembicaraan dalam temu nasional ini terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, sarat dengan kepentingan para pengusaha, baik pengusaha nasional maupun asing.

Indonesia sebagai negara berkembang hampir tidak pernah luput terkena imbas atas gejolak pasar internasional seperti halnya krisis kapitalisme atau yang dikenal sebagai krisis global, dan selalu menjadi negara penyangga bahkan penyelamat atas krisis tersebut. Sebagaimana pernyataan rezim bahwasanya Indonesia menyatakan kesiapannya menjadi penyelamat atas krisis global lewat pertemuan-pertemuan international semisal WTO.

Sedangkan Indonesia semenjak terkena dampak krisis global, nyaris situasi ekonominya mengalami kelumpuhan total. Indikatornya yang bisa dilihat adalah banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar. Diperparah dengan penurunan nilai rupiah, bertambahnya pengangguran akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam 100 hari program SBY di bidang ekonomi yang diambil dari rekomendasi National Summit sampai pada situasi yang sekarang masih mengalami kerapuhan secara ekonomi bahkan perkiraannya akan semakin menunjukkan kertepurukan. Setidaknya ada dua hal yang akan memperburuk itu, pertama, dampak dari rekomendasi National Summit yaitu akan hilangnya lahan produktif kaum tani, peningkatan program infrasturuktur yang skema pembiayaannya pada hutang. Ini semua nantinya akan menguras uang negara baik untuk membayar hutang maupun memberikan subsidi pada pengusaha dalam bentuk insentif pajak, bea masuk dan lain-lain. Sementara di sektor buruh akan kehilangan pesangon, persoalan upah karena revisi UU Ketenagakerjaan, dimana semua ini akan semakin menurunkan tingkat daya beli kelas buruh dalam menjawab kebutuhan layak mereka termasuk juga kaum tani.

Kedua, perdagangan bebas antara ASEAN-China. Perdagangan Bebas sebagai agenda dari kelas pemodal tidaklah akan mampu memberikan kemajuan ekonomi apalagi kesejahteraan rakyat. Karena perdagangan bebas akan mengakibatkan kemunduran industri nasional dan akan mengakibatkan PHK massal. Bahwa sesungguhnya perdagangan bebas akan mematikan industri nasional oleh kekuatan ekonomi negara yang kuat bertarung dalam sistem pasar yang liberal.

Terkait dengan deindustrialisasi, pastinya hanya akan mengakibatkan PHK massal, penurunan upah (dalam upaya menekan biaya produksi menjadi low cost production). Maka sejatinya perdagangan bebas dalam tata ekonomi kapitalistik hanya akan menguntungkan kelas pemodal dengan memberikan keuntungan besar dalam transaksi ekonomi sehingga semakin mempercepat proses akumulasi modal.

Sungguh itu adalah wajah sejati dari neoliberalisme yang merupakan bentuk lain dari kapitalisme. Dan hanya persatuan rakyat pekerjalah yang mampu menggulingkan rezim neoliberal dan menggantinya dengan sistem yang lebih baik dan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kapital.


* Penulis adalah Pengurus Serikat Buruh Kerakyatan - Surabaya, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Timur.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment