RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS 2010

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS
TAHUN ANGGARAN 2010 
NO JUDUL RUU NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN
1 RUU tentang Intelijen DPR
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DPR
4 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian DPR
5 RUU tentang Kelautan DPR
6 RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar DPR
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman DPR
8 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR
9 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun DPR
10 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi DPR
11 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat DPR
13 RUU tentang Penanganan Fakir Miskin DPR
14 RUU tentang Jaminan Produk Halal DPR
15 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR
16 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja DPR
17 RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional DPR
18 RUU tentang Keperawatan DPR
19 RUU tentang Gerakan Pramuka DPR
20 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR
21 RUU tentang Bantuan Hukum DPR
22 RUU tentang Mata Uang DPR
23 RUU tentang Perekonomian Nasional DPR
24 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik DPR
26 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
27 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPR
28 RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan DPR
29 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol DPR
30 RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan DPR
31 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya DPR
32 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR
33 RUU tentang Konvergensi Telematika PEMERINTAH
34 RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi PEMERINTAH
35 RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara PEMERINTAH
36 RUU tentang Administrasi Pemerintahan PEMERINTAH
37 RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PEMERINTAH
38 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PEMERINTAH
39 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PEMERINTAH
40 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi PEMERINTAH
41 RUU tentang Keimigrasian PEMERINTAH
42 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PEMERINTAH
43 RUU tentang Perdagangan PEMERINTAH
44 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara PEMERINTAH
45 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi PEMERINTAH
46 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian PEMERINTAH
47 RUU tentang Keantariksaan PEMERINTAH
48 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan PEMERINTAH
49 RUU tentang Transfer Dana PEMERINTAH
50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PEMERINTAH
51 RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji PEMERINTAH
52 RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah PEMERINTAH
53 RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang PEMERINTAH
54 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PEMERINTAH
55 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah PEMERINTAH
56 RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan PEMERINTAH
57 RUU tentang Informasi Geospasial PEMERINTAH
58 RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta PEMERINTAH
NO DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2 Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5 Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment