Bulletin SADAR Edisi: 216 Tahun V - 2009, MENGGUGAT KOMITMEN CAPRES-CAWAPRES

Oleh Nurhayati *

Deklarasi pasangan calon Presiden Megawati-Prabowo yang sudah usai digelar pada 24 Mei yang lalu telah menjadi penutup bagi pencalonan bakal calon presiden republik ini. Deklarasi 2 pasangan lainnya yang sudah terlebih dulu melakukan deklarasi yakni pasangan SBY berBoedi dan JK-Win. Hingar bingar deklarasi juga menjadi semacam gambaran umum akan peta pertarungan sebenarnya kelak di Pilpres yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada bulan 8 Juli 2009.

Apa yang menarik dan kemudian tersisa dari prosesi serba wah deklarasi pasangan capres itu? Pertanyaan ini, seakan menjadi ganjalan bagi sebagian rakyat yang harus bersiap dan “harap-harap cemas” atas nasibnya 5 tahun ke depan paska terpilihnya presiden baru. Cemas karena kekhawatiran akan lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang lebih buruk dan bertahannya kebijakan lama yang memang sudah sangat buruk dan menindas rakyat. Semua itu hadir dalam pusaran yang tak kuasa ditolaknya sebagai keniscayaan dan nasibnya.

Tengoklah misalnya bagaimana dalam deklarasinya pasangan Megawati-Prabowo yang didesain sedemikian rupa sehingga melahirkan kesan “kerakyatan” sangat kental. Memilih tempat di TPST Bantar Gebang, kumuh, bau sampah dan marginal. Dalihnya jelas, “Kami mengajak semua pihak untuk kembali berpikir bahwa rakyat, sebagaimana yang hidup di tempat kumuh seperti TPST Bantar Gebang ini harus menjadi perhatian kita. Demikian pasangan ini membuka pidato politiknya. Lebih hebat lagi, Sang Wapres tampil layaknya Ratu Adil yang membawa kabar bahagia bagi sebagian besar rakyat tertindas bahwa perubahan akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi, lebih cepat dan lebih baik. Kira-kira begitu.

Menggugat Komitmen Capres-Cawapres

Episode deklarasi pasangan Mega Pro seakan menjadi cerita penutup sekaligus pelengkap dari janji, komitmen, rayuan dan apapun namanya yang dilontarkan oleh semua pasangan. Deklarasi Mega Pro ini, juga sengaja dilakukan sebagai kritik atas deklarasi rivalnya SBY BerBoedi yang konon menghabiskan dana 5 miliar dengan aroma kental bergaya Amerika Total, Full Americanized! Gaya deklarasi SBY Berboedi mengingatkan kita pada deklarasi Obama dan pasangannya ketika maju sebagai capres di AS. Dan pasangan ini menjiplak total perhelatan di negeri moyang kapitalis itu. Sementara pasangan JK-Win, yang deklarasinya sederhana, menurut tim suksesnya hanya menghabiskan dana sekitar 20 juta dilakukan di pelataran Tugu Proklamasi dengan klaim bahwa mereka sengaja melakukannya sebagai napak tilas pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno.

Lalu, paska semua drama itu berlalu, kini rakyat dan terutama kaum buruh menyisakan pertanyaan. Pertanyaan yang tak ada jawabannya pada mereka. Bukan karena mereka tidak bisa menjawab namun karena memang tidak adanya komitmen itu pada semua capres. Semua terasa dangkal dan tidak membumi. Semua terasa hanya menjadikan rakyat sebagai objek jualan saja sementara komitmen untuk mewujudkannya? Nol Besar.

Tengoklah misalnya drama testimoni buruh dalam deklarasi Mega Pro tanggal 24 Mei yang lalu, ”Kami buruh Indonesia memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk memimpin negeri. Kami menyampaikan aspirasi agar ada perbaikan atas undang-undang yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing.....!” Lalu, jawaban apa yang akan disiapkan oleh Megawati ketika misalnya nanti mereka berkuasa? Pasti tidak ada karena justru pada era pemerintahan Megawati lah, undang-undang itu diproduksi atas desakan kapitalis internasional. Kepada SBY kah? Juga tidak mungkin karena pada era SBY inilah rencana revisi UU 13 tahun 2003 menjadi lebih buruk diskenariokan meski gagal namun masih juga dilakukan dengan jalan memutar lainnya, semisal RPP Pesangon dan Jaminan PHK, PB 4 Menteri dan kebijakan lain. Kepada Jusuf Kalla kah? Sia-sia saja karena semua tahu Jusuf Kalla adalah otak kebijakan ekonomi dalam pemerintahan SBY-JK yang masih berkuasa sebagaimana klaim mereka atas kebijakan BLT. Intinya, kaum buruh Indonesia menghadapi jalan gelap ke depan siapapun presiden terpilihnya karena mereka hanya akan mewakili kepentingan kaum modal.

Pilpres, Meneguhkan Jalan Neoliberalisme

Pilpres 2009, yang oleh banyak pihak disebut sebagai babak akhir pertarungan bagi semua calon tentu akan dipertaruhkan mati-matian oleh semua calon. Artinya, ini adalah kesempatan terakhir bagi semua pasangan untuk berlaga. Now or never, menjadi pemicu bagi semuanya untuk melakukan segala cara agar dirinya dapat terpilih sebagai presiden periode mendatang.

Tapi, semangat mereka untuk berkompetisi tidak berbanding lurus dengan semangat mereka untuk meretas jalan kesejahteraan bagi rakyatnya. Coba lihat, apa janji para pasangan ini dalam berbagai kesempatan ketika berbicara kebijakan? Semua mengatakan bahwa rakyat, kesejahteraan rakyat adalah hal terpenting dalam program mereka. SBY mengatakan bahwa kebijakan BLT dan sogokan buat rakyat akan tetap dilanjutkan meski kebijakan ini sejatinya merupakan skenario asing untuk meredam kenaikan harga BBM dan dananya berasal dari hutang internasional. Sementara, Megawati kelimpungan ketika di sebuah TV swasta dicecar oleh pertanyaan mengapa ketika berkuasa dulu dia menjual aset-aset vital negara? Dengan gugup jawabannya mengatakan bahwa saya “diikutsalahkan” atas penjualan aset-aset negara tersebut. Sementara sebagai presiden pengganti karena Gus Dur lengser dia tidak memiliki power untuk menolak perjanjian penjualan aset-aset itu. Sebuah jawaban yang sama sekali tidak masuk akal.

Lalu, apa yang kita harapkan dari keterpilihan capres-cawapres itu kelak? Tidak ada! Karena mereka, sejatinya penganut mahzab ekonomi neoliberal yang semua programnya tercatat rapi dalam buku Bank Dunia, WTO, ADB dan lembaga rentenir internasional. Maka, pemahaman kaum buruh yang sederhana akan neoliberal dipastikan akan menjadi agenda utama mereka. Neoliberal yang berarti upah murah, sistem keja kontrak-outsourcing, PHK, relokasi pabrik, represi terhadap rakyat, pupuk mahal, solar mahal, kapitalisasi pendidikan dan kesehatan, perumahan yang tak terjangkau, akan tetap terjadi. Menyandarkan APBN dari hutang dan menjual aset vital negara tetap akan jadi primadona. Dan siapa lagi yang akan menanggung akibatnya? Dapat dipastikan rakyat!

Terakhir, kaum buruh juga patut bertanya, dari mana harta kekayaan semua capres-cawapres itu? Dapat dipastikan, kekayaan mereka adalah akumulasi atas perasan keringat kaum buruh yang nilai kerjanya dicuri di “pabrik-pabrik” mereka. Dan sistem neoliberal melegalkan hal itu!


* Penulis adalah Sekretaris Serikat Pekerja PT. Onamba Indonesia - Karawang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment