Kumpulan berita ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr/
Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan berita atau tulisan tentang seluk-beluk pemilihan presiden 2009, yang diambil dari berbagai sumber, Di samping disajikan di berbagai milis, kumpulan berita ini juga bisa dibaca selanjutnya dalam website http://umarsaid.free.fr/
= = =
Puluhan Juta Orang Diperkirakan Kehilangan
Hak Pilih dalam Pilpres
Sabtu, 4 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga non pemerintah pemantau pemilihan umum, Komite Pemilih Indonesia (KPI), memperkirakan lebih dari 30 juta orang akan kehilangan hak pilihnya pada pemilihan presiden 8 Juli nanti.
Alasannya, daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan presiden dinilai belum menjaring calon pemilih yang kehilangan hak suaranya pada pemilihan legislatif kemarin. “Pertambahan pemilih hanya sekitar 5 juta,” kata Koordinator Komite Jeirry Sumampouw di Jakarta, Sabtu (4/7).
Padahal, kata dia, pada pemilihan legislatif kemarin jumlah calon pemilih yang kehilangan hak politiknya karena persoalan administrasi diperkirakan sekitar 30 juta hingga 40 juta orang.
Jerry mengusulkan dalam waktu yang mepet ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang agar pemilik kartu tanda penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap tak kehilangan hak pilihnya. “Kalau pemerintah mau, pasti Perppu bisa terbit,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Wirdyaningsih, mengatakan, hingga saat ini Badan Pengawas belum menerima penjelasan dari Komisi Pemlihan mengenai pertambahan jumlah pemilih dalam DPT. “Ada pertambahan, tapi faktor penyebabnya apa, kami belum tahu,” ujarnya.
Dia juga meminta Komisi Pemilihan menjelaskan kepada masyarakat hal-hal yang belum siap pada pemilihan presiden nanti. “Baik logistik pemilu maupun DPT-nya,” ujarnya.
· * *
Prabowo: Terima Uangnya, Jangan Coblos Capresnya
Sabtu, 4 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Semarang - Calon wakil presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, mengimbau masyarakat agar tetap menerima uang yang diberikan calon presiden tertentu dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang.
“Silahkan terima uangnya, tapi nggak usah dicoblos calon presidennya,” kata Prabowo saat berorasi di hadapan para pendukungnya dalam kampanye putaran terakhir di Lapangan Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/7).
Prabowo juga meminta masyarakat tidak mengucapkan terima kasih kepada calon presiden maupun tim sukses yang memberikan uang tersebut. “Nggak usah beri terima kasih, karena uang itu adalah uang rakyat,” kata Prabowo yang disambut tepukan tangan dari sekitar 60 ribu pendukungnya yang memadati Lapangan Simpang Lima.
Prabowo menduga, uang yang digunakan untuk praktek politik uang atau money politics tersebut biasanya berasal dari korupsi uang negara. “Banyak sekali pemimpin yang korup,” kata dia.
Meski mendapatkan uang dari calon presiden lain, Prabowo meminta agar masyarakat tetap memilih pasangan nomor urut satu, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. “Nggak usah ragu, coblos nomor satu,” kata Mantan Komandan Koppasus ini.
Prabowo mensinyalir ada calon presiden dan wakil presiden yang akan mencari segala cara agar bisa menang dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang. “Saya lihat, mereka sudah persiapan untuk curang,” kata dia tanpa menyebut siapa yang akan curang tersebut.
Calon presiden Magawati Soekarnoputri meminta agar para pendukungnya melakukan perlawanan jika mendapatkan tekanan dari calon presiden lain. ”Nggak usah takut, saya akan ikut protes,” kata Megawati saat berorasi setelah orasi Prabowo.
* * *
Teriakan "Ngapusi" Menggema Saat Prabowo Berorasi
Kompas, 4 Juli 2009
KOMPAS.com — Massa kampanye Mega-Prabowo berteriak "ngapusi" (bohong) dengan kerasnya saat cawapres Prabowo Subianto berorasi. Teriakan itu mereka lontarkan menjawab isi orasi Prabowo yang menjabarkan iklan klaim keberhasilan pemerintah.
"Ada iklan pendidikan gratis, sekolah gratis, layanan kesehatan gratis. Begitu tidak?" tanya Prabowo dalam orasinya di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/7).
"Ngapusi, ndhobos (bohong)," jawab massa dengan serempak.
Prabowo mengatakan, sebagai rakyat, mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra ini kembali menyatakan bahwa mereka merupakan satu-satunya pasangan yang berani menandatangani kontrak politik.
"Kami tidak memberikan janji politik, tapi kontrak politik. Menghapus outsourcing, menjamin pupuk sampai ke petani, melindungi pedagang kecil, dan lain-lain," kata Prabowo.
* * *
Bendera PKB di Arena Kampanye JK-Win
MALANG, KOMPAS.com - Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam ukuran cukup besar tampak dibawa para peserta kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jusuf Kala dan Wiranto di Lapangan Tumapel, Kecamatan Singosari, Malang.
Belum ada kepastian perihal resmi tidaknya dukungan PKB tersebut kepada pasangan calon tersebut, namun diketahui bahwa selama ini PKB bukan bagian dari koalisi dukungan yang mendukung JK-Win, sebutan pasangan Jusuf Kalla Wiranto.
Bendera besar warna hijau PKB itu hanya salah satu dari sejumlah pajangan alat peraga serba hijau, warna ciri khas PKB dan organisasi massa keagamaan Nahdlatul Ulama, yang bertebaran di arena kampanye di Lapangan Tumapel, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kawasan ini sejak semula dikenal sebagai kawasan dukungan terhadap PKB , dan terutma pendukung KH Abdurrahman Wahid.
Bahkan deklarasi dukungan terhadap Gus Dur di wilayah Malang Raya menyusul perpecahan PKB yang sidang pengadilannya dimenangkan oleh kubu Muhaimin Iskandar, juga dilakukan oleh para simpatisan PKB di Singosari, Malang.
Bagi warga Malang Raya, Kecamatan Singosari adalah daerah basis dukungan polutik terhadap PKB, keberadaan sejumlah pondok pesantren dan pendidikan Islam, dan rumah tinggal tokoh Nahdlatul Ulama mantan Menteri Agama KH Tholchah Hasan.
Bendera PKB tersebut dibawa oleh seorang simpatisan kampanye, bersama sejumlah bender-bendera pendukung politik JK-Wiranto termasuk Partai Golkar, Partai Hanura, dan Patai Bintang Reformasi. Kampanye Jusuf Kalla dan Wiranto sendiri berlangsung lancar, selama sekitar 1,5 jam. JK dan Wiranto mengadakan dialog-dialog dengan sejumlah anggota masyarakat, seperti guru GTT (Guru Tidak Tetap), guru TK, guru SD, guru madrasah, juga petani , Masing-masing meminta agar Jusuf Kalla dan Wiranto nantinya mementingkan pembelaan terhadap nasib mereka.
* * *
Wiranto Ajak Pilih Pemimpin Baru
Media Indonesia, 4 Juli 2009
SURABAYA--MI: Calon wakil presiden Wiranto mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin baru yang memiliki paradigma baru, berani ambil keputusan cepat dan bertanggungjawab.
"Mari pilih pemimpin baru, dengan paradigma baru. Yang berani ambil keputusan cepat dan berani bertanggungjawab," kata Wiranto dalam kampanye terakhir di lapangan Tumapel, Singosari, Malang, Jatim, Sabtu (4/7).
Kampanye terakhir di Malang tersebut secara bersama-sama Capres Jusuf Kalla dan Wiranto dengan Ny Mufidah serta Ny Ugi. Menurut Wiranto, bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa,namun belum bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. "Yang dibutuhkan adalah ahlinya. Dan pak JK ahlinya dibidang ekonomi dan sudah terbukti," kata Wiranto.
Wiranto juga mengingatkan masyarakat agar hati-hati dalam memilih pemimpin karena salah memilih akan menderita selama lima tahun. "Mari kita kembali ke jalan yang benar, pilih pemimpin yang ahlinya," kata Wiranto.
Sementara Capres Jusuf Kalla dalam kampanyenya menjanjikan akan memperbaiki infrastruktur jalan, pengairan, dan juga perbaikan kesejahteraan buruh. "Kita akan perbaiki UU perburuhan agar bisa jamin pekerja dan agar industriawan bisa tumbuh berkembang menopang kemandirian," kata Kalla.
Menurut Kalla bangsa Indonesia sudah maju tetapi masih masalah yang harus diselesaikan. Kalla menjanjikan akan bekerja keras untuk kemajuan dan kemakmuran untuk kejayaan, kehormatan dan kemulian rakyat. (Ant/OL-06)
* * *
Jawa Pos, 4 Juli 2009
Din Syamsuddin Doakan JK Menang
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin secara implisit menyatakan dukungan kepada pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto. Dia menegaskan Muhammadiyah tidak mungkin netral dalam pemilu presiden (pilpres) karena ada agenda perbaikan yang penting untuk Indonesia ke depan.
''Muhammadiyah tidak bisa menyatakan dukungan secara terbuka pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, kami tidak mengenal istilah netral karena kalau memilih pasti tidak netral,'' kata Din dalam sambutan selaku ketua umum PP Muhammadiyah sebelum peresmian Gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta di Ciputat, Banten, kemarin (3/7).
Din menuturkan, Muhammadiyah telah membuka diri pada ketiga pasangan capres-cawapres untuk memaparkan visi-misi dan agenda kerja bila terpilih di pemilu presiden. ''Namun, hanya pasangan JK-Wiranto yang datang ke Kantor PP Muhammadiyah,'' terangnya.
Karena itu, Din dan warga Muhammadiyah mendoakan JK memenangi pilpres. ''Semoga Pak Jusuf Kalla mampu memimpin negeri ini. Doa orang Muhammadiyah, insya Allah, makbul, apalagi diucapkan pada hari Jumat yang baik ini,'' paparnya.
Din menilai, JK memenuhi sembilan kriteria calon presiden yang telah ditetapkan Muhammadiyah. Tiga di antaranya adalah memiliki jiwa negarawan, mampu mengakhiri fase transisi kepemimpinan sejak masa reformasi, serta akomodatif dan aspiratif terhadap kepentingan umat Islam. ''Saya hanya menyebutkan tiga kriteria karena tiga adalah angka yang bagus,'' tutur Din disambut tawa hadirin. Tiga adalah nomor urut pasangan JK-Wiranto di pemilu presiden.
Dia mengaku kerap mengabarkan kepada warga Muhammadiyah bahwa JK berdarah Muhammadiyah. ''Pak Jusuf Kalla bukan orang asing karena ibunya pengurus Aisyiyah. Jadi, dalam diri Pak Jusuf Kalla mengalir darah Muhammadiyah,'' jelasnya. (noe/agm)
* * *
Suara Pembaruan, 4 Juli 2009
Boikot Hantui Pilpres
Kekacauan daftar pemilih tetap (DPT), terutama menyangkut pemilih fiktif, menimbulkan keresahan di kubu pasangan Mega-Prabowo. Tak hanya mereka, pasangan JK-Wiranto pun mengalami kegalauan serupa.
Belum lama ini, tim teknologi informasi pasangan JK-Wiranto menemukan lebih dari 7 juta pemilih fiktif di Jawa Timur. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 176 juta lebih pemilih yang tercatat dalam DPT Pilpres 8 Juli mendatang. Berkaitan dengan itu, kedua pasangan capres-cawapres meminta KPU memperbaikinya agar tidak membuka peluang terjadinya kecurangan dalam pilpres.
Terkait masalah pemilih fiktif, sebuah sumber di kubu Mega-Prabowo mengungkapkan, saat ini sedang menguat wacana mengundurkan diri dari arena pilpres. "Kami minta Mbak Mega dan Prabowo memboikot dengan cara mengundurkan diri sebagai protes atas DPT yang amburadul," katanya.
Namun wacana pengunduran diri ini dibantah sumber lain di kubu Mega-Prabowo. "Sejauh ini kita masih menginginkan DPT diperbaiki, sehingga tidak terdapat pemilih fiktif yang kita khawatirkan didesain untuk menguntungkan pasangan calon tertentu," katanya.
Ia menambahkan, perbaikan itu sangat mendesak. "Apa artinya berdemokrasi kalau pilpres dihantui kecurangan. Sebaiknya, KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan pemerintah memperbaiki DPT agar pilpres bebas kecurangan. Dengan demikian, semua pasangan capres-cawapres legowo mengikuti pilpres dan tak ada yang mengundurkan diri," tandas politisi senior ini. [W-8]
Di blog Cantik Selamanya, ada artikel bagus soal hal ini. Tiap Senin, memang Cantik Selamanya punya artikel legal.
Judul artikelnya, "Ada Apa dengan DPT (Menjadi Manusia Utuh)"
Bagus deh, orisinal, informatif, dan punya narasumber dari kalangan hukum.